Selamat datang di UPK SINDANG MAJALENGKA
SELAMAT DATANG DI MEDIA CENTER UPK DAPM SAUYUNAN KECAMATAN SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA"- DARI OLEH UNTUK MASYARAKAT - MAJU BERSAMA KAMI

PNPM Mandiri Perdesaan Tak Henti Perangi Korupsi

Jumat, 12 Juli 20130 komentar

Sejak dilaunching tahun 2007 oleh Presiden SBY, PNPM Mandiri Perdesaan menyatakan perang terhadap korupsi. Sebagai program pemberdayaan, korupsi menjadi ancaman serius terhadap pemberiaan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). Belajar dari kegagalan program lain, PNPM Mandiri Perdesaan menyadari bahwa titik kritis korupsi selain pada kesadaran pelaku, juga pengawasan yang melekat.

Pemberian BLM langsung kepada masyarakat (bukan melalui birokrasi), menjadi terobosan penting. Potensi korupsi di sebagian birokrasi lebih terkendali. Sebaliknya, masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengawasan BLM. Dengan prinsip transparansi, Perangkat Desa, TPK, Kaum perempuan, pemerintah kecamatan, bahkan RTM (Rumah Tangga Miskin)  terlibat aktif. Sebab, pada dasarnya tidak ada yang ditutup-tutupi.

Penyelenggaraan musyawarah sosialisasi di tingkat kabupaten, kecamatan, desa hingga dusun, disusul dengan perencanaan partisipatif melibatkan berbagai pihak, menjadi sistem penggerak keterbukaan informasi. Penggunaan media seperti papan informasi, buletin, laporan, website mendukung hal tersebut.

Banyak pihak mengaku, jika tingkat transparansi di PNPM Mandiri Perdesaan jauh lebih baik. Adanya pengawasan melekat dari Fasilitator, birokrasi, dan yang terpenting oleh Masyarakat menentukan kondisi tersebut. Masyarakat dipersilahkan mengadu secara langsung. Kalaupun takut, boleh mengadu melalui SMS, email dan media lain yang akan ditindaklanjuti.

Pun demikian, bukan berarti korupsi tidak terjadi. Sebagai bagian dari hukum alam, korupsi terhadap uang tetap menggoda banyak pihak. Termasuk para pelaku yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola keuangan BLM. Pengurus UPK (Unit Pengelola Kegiatan) di tingkat kecamatan, sebagai salah satu jenis pelaku yang beberapa tahun terakhir diketahui banyak terlibat korupsi.

Pemberian dana bergulir melalui program SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan), ataupun UEP (Usaha Ekonomi Produktif), harus diakui menjadi salah satu titik yang rentan korupsi. Pengelolaan uang yang dengan sistem gulir-setor, menjadikan sebagian pelaku tak kuat iman sehingga nekat melakukan tindak korupsi.

Dengan berbagai dalih seperti kebutuhan ekonomi, penggandaan uang/investasi, lifestyle sampai dengan permufakatan jahat (korupsi berjamaah), membuat masyarakat terugikan. Berdasar audit BPKP, di Jawa Barat tidak kurang dari Rp. 5,4 milyar uang BLM telah disalahgunakan. Tak salah bila pendekatan hukum menjadi alternatif setelah upaya non-litigasi (musyawarah mufakat) tidak membuahkan hasil.

Dipenjarakannya dua Pengurus UPK Panjalu-Ciamis menyusul vonis 4 tahun yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Bandung menjadi bukti keseriusan PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan masyarakat terhadap tindak pidana korupsi. Beberapa tahun silam, seorang pengurus UPK Darangdan Purwakarta harus rela mendekam di balik jeruji penjara selama 15 tahun setelah terbukti menggelapkan uang BLM sekitar Rp.550 juta.

Keseriusan PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan masyarakat dalam memberantas korupsi juga diwujudkan melalui dorongan penyidikan dua kasus Korupsi yaitu di UPK Malangbong-Garut dan Taraju-Tasikmalaya. Saat ini, pengurusnya telah menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Bandung. Khusus Taraju telah mendapat tuntutan 3,6 tahun penjara subsider 1 tahun 9 bulan.

Begitu halnya dengan kasus korupsi pengurus UPK Caringin tahun 2011 lalu. Kegigihan PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan masyarakat telah membuahkan titik terang. Sebagaimana janji Kejari Cibadak, diperkirakan awal Agustus mendatang sudah ada tersangka. Hal ini menyusul pemeriksaan puluhan saksi oleh Kejari.

Di lokasi lain, juga tengah berlangsung penyelidikan oleh aparat hukum. Contohnya kasus korupsi pengurus UPK Sukanagara yang saat ini sedang ditangani oleh Polres Cianjur. Begitu juga kasus korupsi di UPK Gegesik yang tengah ditangani oleh Kejari Cirebon. Semua itu membuktikan keseriusan PNPM Mandiri Perdesaan dalam membela hak masyarakat (BLM) yang terampas.

Pada dasarnya, tindakan hukum diatas sebagai konsekuensi gagalnya mediasi melalui pendekatan non-litigasi. Banyak pelaku korupsi di PNPM Mandiri Perdesaan yang kooperatif mengembalikan dana yang disalahgunakannya seperti di Cikakak Sukabumi, Sukaresmi Cianjur dan lain sebagainya. Namun tak sedikit pula yang membandel, bahkan membantah/melawan meski terbukti secara sah.

Pelibatan aparat hukum sebagai solusi strategis untuk mengembalikan hak-hak masyarakat. Sebab, penegakan hukum menjamin tegaknya keadilan. Harapan selanjutnya, terjadi edukasi secara massif di tengah masyarakat sehingga ikut memerangi upaya korupsi pelaku/oknum.

Dari berbagai kasus terbukti bahwa PNPM Mandiri Perdesaan dengan inisiasi pembentukan TP2 (Tim Penyehat Pinjaman), TPM (Tim Penanganan Masalah), Tim Advokasi Hukum, menjadi sarana strategis masyarakat dalam mempraktekan peperangan terhadap korupsi. PNPM Mandiri Perdesaan juga menyebarluaskan gerakan CBM (Community Based Monitoring) sebagai edukasi sosial terhadap masyarakat lapis bawah agar peduli terhadap kegiatan pembangunan yang mungkin rentan korupsi.

Tak heran apabila sebagian masyarakat desa lokasi PNPM Mandiri Perdesaan saat ini telah terampil dalam mengajukan pertanyaan atau pernyataan hukum, bahkan tindakan hukum (advokasi). Semua itu sebagai hasil pemberdayaan kritis. Bukan hanya jalur-jalur penanganan masalah, tetapi kaidah dan konsep hukum pun telah mereka kuasai.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan dengan slogan tegasnya terkait Anti Korupsi, benar-benar dapat dilaksanakan meskipun pelajaranannya tidak sederhana. Harus dilihat tegas bahwa penyelesaian non-litigasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tindak pidana korupsi oknum di PNPM Mandiri Perdesaan juga cukup berhasil.

Begitupun, penanganan jalur hukum (litigasi) yang tak lepas dari kehendak masyarakat itu sendiri dalam memilih jalur penyelesaian yang dirasa efektif. Dari sinilah dapat dikatakan bahwa sejak awal dan sampai kapanpun PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan masyarakat akan memerangi terhadap tindak pidana korupsi.

Sumber Berita : pnpm-jabar.org
Share this article :
 
Copyright © 2011. UPK DAPM SINDANG MAJALENGKA - All Rights Reserved

Distributed By Free Blogger Templates | Lyrics | Songs.pk | Download Ringtones | HD Wallpapers For Mobile

Proudly powered by Blogger