Selamat datang di UPK SINDANG MAJALENGKA
SELAMAT DATANG DI MEDIA CENTER UPK DAPM SAUYUNAN KECAMATAN SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA"- DARI OLEH UNTUK MASYARAKAT - MAJU BERSAMA KAMI

RUU Desa: Pemerintah menyetujui Dana Pembangunan Desa

Jumat, 04 Oktober 20131komentar

Jakarta,kompas. Pengalokasian APBN untuk dana pembangunan desa akhirnya disetujui. Besaran APBN yang dialokasikan untuk dana desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan akan ditetapkan oleh pemerintah.

Alokasi dana desa menjadi salah satu poin persetujuan dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR, Pimpinan Panitia Khusus RUU tentang Desa dengan perwakilan pemerintah, senin (30 oktober 2013). “Pemerintah akhirnya mau menyepakati alokasi APBN dan APBD untuk pembangunan desa, kata Ketua Pansus RUU Desa DPR Ahmad Muqowwan di kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, selasa (1/10).


Klausul dana desa itu merupakan salah satu materi krusial dalam RUU Desa. Pembahasan dana desa berlangsung alot karena awalnya pemerintah menolak mengalokasikan dana khusus untuk desa. Muqowwan menjelaskan, sebenarnya pengalokasian anggaran pusat untuk desa sudah berlangsung sejak tahun 1957 (masa Orde Lama) hingga pemerintahan Orde Baru berakhir.

Setelah reformasi, dana desa tidak diatur dalam UU No.22 tahun 1999 dan UU no.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Karena itu tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak usulan pengalokasian dana desa dalam APBN. Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menjelaskan, dana desa diperlukan untuk memberdayakan desa dan mensejahterakan masyarkat desa.

Meskipun demikian, RUU Desa tidak mengatur presentase APBN dan APBD yang harus dialokasikan untuk dana desa. Besaran dana desa akan disesuaikan dengan keuangan negara dan ditetapkan melalui peraturan pemerintah (PP). Hal itu berarti penetapan besaran APBN atau APBD yang dialokasikan untuk desa menjadi kewenangan pemerintah.

“mekanisme pengalokasian dan penertanggungjawaban dana desa jugananti diatur dalam peraturan pemerintah,” ujar wakil Ketua Pansus RUU Desa, Budiman Sujatmiko. Selain dana desa rapat juga menyepakati masa jabatan kepala desa. Masa jabatan kepala desa tetap enam tahun dan dapat menjabat maksimal tiga kali masa jabatan.

Pembahasan RUU Desa ditarget selesai pada akhir pekan ketiga bulan ini. Diharapan RUU Desa bisa disahkan pada masa sidang kali ini karena seluruh materi krusial telah disepakati pemerintah.

Sumber Berita : pnpm-jabar.org

Share this article :
 
Copyright © 2011. UPK DAPM SINDANG MAJALENGKA - All Rights Reserved

Distributed By Free Blogger Templates | Lyrics | Songs.pk | Download Ringtones | HD Wallpapers For Mobile

Proudly powered by Blogger